pertumbuhan penduduk,kemiskinan dan pengangguran

BAB II

PEMBAHASAN

Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Meliputi di dalamnya ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

A. Pengertian Penduduk

Penduduk adalah orang yang berdomisili atau bertempat tinggal menetap di wilayah suatu negara dan telah memiliki syarat menurut undang-undang. Sedangkan yang disebut bukan penduduk adalah orang yang berada di wilayah negara untuk sementara serta tidak bermaksud bertempat tinggal tetap di negara itu. Adanya perbedaan itu maka berbeda pula hak dan kewajibannya. Penduduk boleh mendirikan suatu perkumpulan dan bleh melakukan suatu pekerjaan, bukan penduduk tidak memiliki hak dan kewajiban itu.

B. Pertumbuhan Penduduk

Salah satu yang menjadi permasalahan suatu Negara adala pertumbuhan penduduk suatu negara. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi yang dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu sewaktu-waktu, dan untuk dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

Dalam demografi dan ekologi, nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit, sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulainya periode.

Cara yang paling umum untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah rasio, bukan nilai. Perubahan populasi pada periode waktu unit dihitung sebagai persentase populasi ketika dimulainya periode.  Ketika pertumbuhan penduduk dapat melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk. Gangguan dalam populasi manusia dapat menyebabkan masalah seperti polusi dan kemacetan lalu lintas, meskipun dapat ditutupi perubahan teknologi dan ekonomi. Wilayah tersebut dapat dianggap “kurang penduduk” bila populasi tidak cukup besar untuk mengelola sebuah sistem ekonomi. Saat ini percepatan pertumbuhan penduduk mencapai 1,3 persen per tahun. Ini sudah mencapai titik yang membahayakan dan harus segera ditekan dengan penggalakan program Keluarga Berencana (KB). Jika upaya mengatasi laju pertumbuhan penduduk ini tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka mustahil sasaran perbaikan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.oleh karena itu kita memerlukan terobosan-terobosan baru untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah,seperti Keluarga Berencana (KB). Bahkan Presiden pun ikut mengajak
BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) dan Pemda serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk meningkatkan sosialisasi penyuluhan KB.Sebab itu, Presiden SBY meminta agar seluruh pejabat melibatkan diri untuk mendukung program KB agar benar-benar berhasil, sehingga masa depan masyarakat Indonesia menjadi cerah, karena berapa pun pertumbuhan ekonomi yang dicapai jika pertumbuhan penduduk terus membengkak, maka kesejahteraan rakyat tidak akan pernah berhasil. Presiden juga mengatakan, pembangunan masyarakat Indonesia perlu memprioritaskan kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar,dan masih banyak contoh lainnya.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Sjarief menyatakan, Indonesia harus segera mengerem laju pertumbuhan penduduk. Maklum, saat ini laju pertumbuhan penduduk Indonesia memang cukup tinggi, yakni 2,6 juta jiwa per tahun. “Jika ini tidak diatasi, maka 10 tahun lagi Indonesia akan mengalami ledakan penduduk,” kata Sugiri, kemarin.
Tahun ini, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 230,6 juta jiwa. Tanpa KB, 11 tahun lagi atau pada 2020, penduduk Indonesia akan mencapai 261 juta manusia.

Tetapi jika KB berhasil menekan angka laju pertumbuhan 0,5% per tahun, maka jumlah penduduk 2020 hanya naik menjadi sekitar 246 juta jiwa. Ini berarti KB bisa menekan angka kelahiran sebanyak 15 juta jiwa dalam 11 tahun, atau 1,3 juta jiwa dalam setahun.  Jika penurunan laju pertumbuhan penduduk sebanyak itu bisa tercapai, berarti negara bisa menghemat triliunan rupiah untuk biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, dengan jumlah kelahiran yang terkendali, target untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pengurangan angka kemiskinan, dan peningkatan pendapatan per kapitan dapat lebih mudah direalisasikan.

Sugiri memaparkan, pada 2006 rata-rata angka kelahiran mencapai 2,6 anak per wanita subur. Angka tersebut tidak berubah pada 2007, sedangkan laju pertumbuhan penduduk rata-rata masih 2,6 juta jiwa per tahun.
Untuk bisa menekan angka kelahiran sampai 1,3 juta jiwa setahun, BKKBN menargetkan tahun ini peserta KB baru dari keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera mencapai 12,9 juta keluarga.

Sugiri mengakui, pelaksanaan Progam KB kini kurang berdenyut seperti era Orde Baru. Pasalnya, di era otonomi saat ini, pemerintah daerah yang jadi ujung tombak pelaksanaan program justru loyo. Selain itu, BKKBN juga kekurangan petugas lapangan. Saat ini KB didukung oleh 22.000 petugas, “Kami butuh 13.000 penyuluh lagi.”

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk indonesia adalah sebagai berikut:

1.kelahiran

2.kematian

3.perpindahan penduduk(migrasi)

Migrasi ada dua,migrasi yang dapat menambah jumlah penduduk disebut migrasi masuk(imigrasi),dan yang dapat mengurangi jumlah penduduk disebut imigrasi keluar(emigrasi).

a.       Kelahiran (Natalitas)

Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang menghambat kelahiran (anti natalitas) dan yang mendukung kelahiran (pro natalitas)

Faktor-faktor penunjang kelahiran (pro natalitas) antara lain:
Kawin pada usia muda, karena ada anggapan bila terlambat kawin keluarga akan malu. Anak dianggap sebagai sumber tenaga keluarga untuk membantu orang tua. Anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki.
Anak menjadi kebanggaan bagi orang tua. Anggapan bahwa penerus keturunan adalah anak laki-laki, sehingga bila belum ada anak laki-laki, orang akan ingin mempunyai anak lagi.  Faktor pro natalitas mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk menjadi besar.
Faktor-faktor penghambat kelahiran (anti natalitas), antara lain:
Adanya program keluarga berencana yang mengupayakan pembatasan jumlah anak.

Adanya ketentuan batas usia menikah, untuk wanita minimal berusia 16 tahun dan bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun.
Anggapan anak menjadi beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adanya pembatasan tunjangan anak untuk pegawai negeri yaitu tunjangan anak diberikan hanya sampai anak ke – 2. Penundaaan kawin sampai selesai pendidikan akan memperoleh pekerjaan.

b.      Kematian (Mortalitas)

Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk.
Banyaknya angka kematian sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung kematian(pro mortalitas) dan faktor penghambat kematian (anti mortalitas).
1.faktor pendukung kematian(pro mortalitas)

Faktor ini mengakibatkan jumlah kematian semakin besar. Yang termasuk faktor ini adalah:

- Sarana kesehatan yang kurang memadai.

- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan

- Terjadinya berbagai bencana alam

- Terjadinya peperangan

- Terjadinya kecelakaan lalu lintas dan industry

- Tindakan bunuh diri dan pembunuhan.

2.faktor penghambat kematian(anti mortalitas)

Faktor ini dapat mengakibatkan tingkat kematian rendah. Yang termasuk faktor ini adalah:

- Lingkungan hidup sehat.

- Fasilitas kesehatan tersedia dengan lengkap.

- Ajaran agama melarang bunuh diri dan membunuh orang lain.

- Tingkat kesehatan masyarakat tinggi.

- Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk

Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Lainnya:
Lahan tempat tinggal dan bercocok tanam berkurang
semakin banyaknya polusi dan limbah yang berasal dari rumah tangga, pabrik, perusahaan, industri, peternakan, angka pengangguran meningkat, angka kesehatan masyarakat menurun, angka kemiskinan meningkat, pembangunan daerah semakin dituntut banyak, ketersediaan pangan sulit, pemerintah harus membuat kebijakan yang rumit, angka kecukupan gizi memburuk dan muncul wanah penyakit baru.

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengimbangi pertambahan jumlah penduduk :

1. Penambahan dan penciptaan lapangan kerja dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat maka diharapkan hilangnya kepercayaan banyak anak banyak rejeki. Di samping itu pula diharapkan akan meningkatkan tingkat pendidikan yang akan merubah pola pikir dalam bidang kependudukan.
2. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan. Dengan semakin sadar akan dampak dan efek dari laju pertumbuhan yang tidak terkontrol, maka diharapkan masyarakat umum secara sukarela turut mensukseskan gerakan keluarga berencana.
3. Mengurangi kepadatan penduduk dengan program transmigrasi.
4. Dengan menyebar penduduk pada daerah-daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah diharapkan mampu menekan laju pengangguran akibat tidak sepadan antara jumlah penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia.
5. Meningkatkan produksi dan pencarian sumber makanan.
6. Hal ini untuk mengimbangi jangan sampai persediaan bahan pangan tidak diikuti dengan laju pertumbuhan. Setiap daerah diharapkan mengusahakan swasembada pangan agar tidak ketergantungan dengan daerah lainnya.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan pesatnya pertumbuhan penduduk :

1. Menggalakkan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran.
2. Menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi.

Kesimpulannya adalah bahwa pertumbuhan penduduk berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pengetahuan tentang aspek-aspek dan komponen demografi seperti fertilitas, mortalitas, morbiditas, migrasi, ketenagakerjaan, perkawinan, dan aspek keluarga dan rumah tangga akan membantu para penentu kebijakan dan perencana program untuk dapat mengembangkan program pembangunan kependudukan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran.

Nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit, sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulainya periode. Ini dapat dituliskan dalam rumus:

P = P­­­­_o e^kt

Dimana,

P          = Banyaknya penduduk pada akhir tahun

Po        = Banyaknya penduduk pada tahun awal

e          = Angka eksponensial 2,71828

k          = Angka pertumbuhan penduduk

t           = Jangka waktu

Cara yang paling umum untuk menghitung pertumbuhan penduduk adalah rasio, bukan nilai. Perubahan populasi pada periode waktu unit dihitung sebagai persentase populasi ketika dimulainya periode.

Hal- hal yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk:

      Fertilitas

Fertilitas adalah kelahiran hidup (live birth) yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan tanda-tanda kehidupan; misalnya berteriak, bernafas, berdenyut jantungnya, dsb. Fekunditas adalah petunjuk kepada kemampuan fisiologis dan biologis seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup.

Tingkat Fertilitas Kasar

Crude Birth Ratio (CBR) =    B / (Pm   x k)

Dimana :

D         = Jumlah kelahiran pada tahun tertentu (dari hasil registrasi penduduk).
Pm       = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun (pada bulan Juni/Juli)
k          = bilangan konstanta yang biasanya bernilai 100

      Mortalitas

Mortalitas adalah ukuran jumlah kematian (umumnya, atau karena akibat yang spesifik) pada suatu populasi, skala besar suatu populasi, per dikali satuan. Mortalitas khusus mengekspresikan pada jumlah satuan kematian per 1000 individu per tahun, hingga, rata-rata mortalitas sebesar 9.5 berarti pada populasi 100.000 terdapat 950 kematian per tahun. Mortalitas berbeda dengan morbiditas yang merujuk pada jumlah individual yang memiliki penyakit selama periode waktu tertentu.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

Tingkat Kematian Kasar                          

Crude Death Ratio (CDR) =    Pm   x k

Dimana :

D         = Jumlah kematian pada tahun tertentu (dari hasil registrasi penduduk).
Pm       = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun (pada bulan Juni/Juli)
k          = bilangan konstanta yang biasanya bernilai 100

      Kematian dan Faktor Sosial Ekonomi

Faktor sosial ekonomi seperti pengetahuan tentang kesehatan, gisi dan kesehatan lingkungan, kepercayaan, nilai-nilai, dan kemiskinan merupakan faktor individu dan keluarga, mempengaruhi mortalitas dalam masyarakat (Budi Oetomo, 1985). Tingginya kematian ibu merupakan cerminan dari ketidak tahuan masyarakat mengenai pentingnya perawatan ibu hamil dan pencegahan terjadinya komplikasi kehamilan.

      Perkawinan

Perkawinan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dalam demografi status perkawinan penduduk dapat dibedakan menjadi status belum pernah menikah, menikah, pisah atau cerai, janda atau duda. Di daerah dimana pemakaian KB rendah, rata-rata umur penduduk saat menikah pertama kali serta lamanya seseorang dalam status perkawinan akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas.  Usia kawin dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang berisiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orangtua yang bertanggung jawab.

Konsep Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan no.1 Tahun 1974:

Perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali.

Konsep perkawinan lebih difokuskan kepada keadaan dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup bersama dalam kurun waktu yang lama. Dalam hal ini hidup bersama dapat dikukuhkan dengan perkawinan yang syah sesuai dengan undang-undang atau peraturan hukum yang ada (perkawinan de jure) ataupun tanpa pengesahan perkawinan (de facto). Konsep ini dipakai terutama untuk mengkaitkan status perkawinan dengan dinamika penduduk terutama banyaknya kelahiran yang diakibatkan oleh panjang-pendeknya perkawinan atau hidup bersama ini. Norma dan adat di Indonesia menghendaki adanya pengesahan perkawinan secara agama maupun secara undang-undang. Tetapi untuk keperluan studi demografi, Badan Pusat Statistik mendefinisikan seseorang berstatus kawin apabila mereka terikat dalam perkawinan pada saat pencacahan, baik yang tinggal bersama maupun terpisah, yang menikah secara sah maupun yang hidup bersama yang oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sah sebagai suami istri (BPS, 2000).

Definisi luas tentang perkawinan ini digunakan oleh BPS karena dalam kenyataannya pada suatu masyarakat sering diketemukan banyak pasangan laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah secara hukum. Seringkali hal ini disebabkan karena persyaratan perkawinan yang sah memberatkan kedua belah pihak yang hendak menikah, misalnya biaya perhelatan adat yang terlampau tinggi, tidak mampu membayar biaya memproses perkawinan yang syah atau biaya mahar yang tidak terjangkau oleh pasangan yang hendak menikah secara resmi.

      Pendidikan

Pertumbuhan penduduk masih menjadi masalah yang harus dikaji dengan serius di sebagian besar negara-negara berkembang di dunia, hal ini dapat berpengaruh ke berbagai faktor masyarakat negara tersebut, faktor yang sangat vital yaitu tingkat pendidikan.

Banyak hal yang dapat dijadikan acuan atau tolak ukur pertumbuhan penduduk di suatu negara, seperti kesejahteraan rakyat, persebaran penduduk, serta pendapatan per kapita, semua hal itu dikaji berdasarkan kurun waktu tertentu.

Hal yang paling dihindari dari suatu pertumbuhan penduduk yaitu terjadinya ledakan penduduk, karena hal ini akan berdampak buruk kedepannya terhadap masyarakat di suatu negara dan akan sulit untuk mengatasinya jika tidak secara bersama semua pihak yang prihatin terhadap kondisi ini, hal ini dapat diatasi dalam kurun waktu yang lama.

Faktor pendidikan juga menjadi masalah saat terjadi pertumbuhan penduduk yang pesat atau ledakan penduduk, banyak anak yang putus sekolah karena ekonomi keluarga yang kurang mampu, serta angka wajib belajar yang semakin menurun.

Pembangunan pendidikan di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan yang cukup besar. Wajib Belajar 6 tahun, yang didukung pembangunan infrastruktur sekolah dan diteruskan dengan Wajib Belajar 9 tahun adalah program sektor pendidikan yang diakui cukup sukses. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi sekolah dasar dari 41 persen pada tahun 1968 menjadi 94 persen pada tahun 1996, sedangkan partisipasi sekolah tingkat SMP meningkat dari 62 persen tahun 1993 menjadi 80 persen tahun 2002 (Oey-Gardiner, 2003). Tetapi dibalik keberhasilan program-program tersebut, terdapat berbagai fenomena dalam sektor pendidikan. Kasus tinggal kelas, terlambat masuk sekolah dasar dan ketidakmampuan untuk meneruskan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi merupakan hal yang cukup banyak menjadi sorotan di dunia pendidikan. Kasus putus sekolah yang juga banyak terjadi terutama di daerah pedesaan menunjukkan bahwa pendidikan belum banyak menjadi prioritas bagi orang tua.

Rendahnya prioritas tersebut antara lain dipicu oleh akses masyarakat terhadap pendidikan yang masih relatif kecil, terutama bagi keluarga miskin yang tidak mampu membiayai anak mereka untuk meneruskan sekolah ke jenjang lebih tinggi.

Selain itu, ujian akhir sekolah dianggap tidak dapat menjadi ukuran kemampuan murid. Nilai rata-rata ujian akhir yang rendah seringkali diikuti oleh persentase kelulusan yang cukup tinggi. Pada tahun ajaran 1998/1999, rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) SMA di Indonesia adalah 3,99. Padahal nilai minimum untuk lulus adalah 6. Tetapi pada periode tersebut, 97 persen siswa SMA dinyatakan lulus (Oey-Gardiner, 2000). Hal ini menunjukkan bahwa nilai ujian akhir bukanlah satu-satunya alat untuk menyaring kelulusan murid.

      Migrasi

Migrasi manusia adalah perpindahan oleh manusia dari satu tempat ke tempat lain, terkadang melewati jarak yang panjang atau dalam jumlah yang besar. Migrasi adalah salah satu dari empat proses evolusi. Migrasi dikatakan mempengaruhi pertumbuhan penduduk dikaitkan dengan kepadatan penduduk akibat migrasi itu sendiri yang kemudian menjadi tolak ukur terjadinya pertumbuhan penduduk.

Kepadatan adalah hasil bagi jumlah objek terhadap luas daerah. Dengan demikian satuan yang digunakan adalah satuan/luas daerah, misalnya: buah/m2. Sebagai contoh, kepadatan penduduk disebut sebagai 65 orang/km2. Jumlah penduduk persatuan unit wilayah

Kepadatan penduduk (KP) = Jumlah Penduduk suatu wilayah /     Luas Wilayah (km2/ha)

Overpopulasi dapat menandakan populasi spesies manusia atau hewan tertentu lebih besar dari kapasitas bawaan dari “ecological niche. Istilah ini menunjuk ke hubungan antara jumlah populasi manusia dan planet Bumi. Overpopulasi bukan jumlah manusia atau hewan, tetapi merupakan perbandingan antara jumlah manusia dan sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup. Dalam kata lain, sebuah rasio antara populasi:jumlah sumber daya. Bila sebuah populasi berjumlah 10 orang, namun hanya ada cukup makanan untuk 9 orang, maka keadaan ini disebut overpopulasi. Bila populasi ada 100 milyar, sedangkan makanan cukup untuk 200 milyar, maka ini bukan disebut overpopulasi. Sumber daya termasuk: air bersih, makanan, rumah, kehangatan, tanah garap. Dan faktor lain yang lebih kecil: pekerjaan, uang, pendidikan, bahan bakar, listrik, obat, saluran pembuangan, pengaturan sampah, transportasi. Faktor yang tidak penting ini tidak dibutuhkan oleh hewan dan manusia yang hidup primitif. Setiap tahun populasi dunia bertambah sekitar 80 juta. Sekitar setengah penduduk dunia hidup di negara dengan “sub-replacement fertiliy dan pertumbuhan populasi dikarenakan imigrasi.

Hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan angka kemiskinan dan lapangan kerja:

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia. Ketika pertumbuhan penduduk dapat melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk.

Pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja merupakan akar permasalahan kemiskinan.

Di banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan.Walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataannya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomena sepanjang sejarah, kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan dan sandang secara terbatas.

Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk:

1. Memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, 
2. Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman, 
3. Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangka,
4. Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya distribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun jumlah penduduk miskin tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskin, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya. Dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin kembali membengkak dan kondisi tersebut diikuti pula dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam.

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah berfokus pada :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya, perdagangan ekspor serta pengembangan UMKM, 
2. Peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan (KB, kesejahteraan ibu, infrastruktur dasar, pangan dan gizi 
3. Pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, serta 
4. Perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). 

Salah satu aspek untuk melihat kinerja perekonomian adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan pekerjaan merupakan concern dari pembuat kebijakan.

Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh terciptanya lapangan pekerjaan yang baru. Ketika ekonomi bertumbuh, berarti terdapat pertumbuhan produksi barang dan jasa. Ketika hal ini terjadi maka kebutuhan akan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa pun akan tumbuh. 

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi.

Jadi hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan lapangan pekerjaan dan kemiskinan adalah sangat berkaitan. Mulai dari angka penduduk yang meningkat terutama pada negara Indonesia, lalu menghasilkan berbagai faktor dari pihak manapun mulai dari meningkatnya masyarakat yang kelaparan karena masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya, hingga pada lapangan pekerjaan yang semakin sempit yang akan menyebabkan terjadinya pengangguran jika Pemerintah hanya membuka lowongan pekerjaan bagi yang sudah menginjak bangku sekolah atau bagi yang mempunyai keterampilan khusus. Itu sangat tidak adil jika dibandingkan dengan masyarakat yang hanya bisa bertani atau memulung sampah atau yang mempunyai profesi kecil di daerah-daerah kalangan masyarakat menengah ke bawah. 

C. Pengangguran

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Statistik pengangguran

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.

Angkatan kerja merupakan jumlah total dari pekerja dan pengangguran, sedangkan pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang menganggur.

Grafik di atas menunjukkan bahwa angka pengangguran di Indonesia mengalami ratifikasi atau naik turun. Ini berarti Indonesia sudah cukup untuk bisa untuk mengentaskan pengangguran dan mulai menciptakan lapangan kerja sendiri atau usaha untuk meningkatkan pendapatan negara. 

Jumlah pengangguran biasanya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya, kalau seseorang menciptakan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk diri sendiri akan berdampak positif untuk orang lain juga, misalnya dari sebagian hasil yang diperoleh dapat digunakan untuk membantu orang lain walau sedikit saja.

Jenis pengangguran

Ø  Berdasarkan jam kerja

Berdasarkan jam kerja, pengangguran dikelompokkan menjadi 3 macam:

• Pengangguran terselubung (disguised unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
• Pengangguran setengah menganggur (under unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
• Pengangguran terbuka (open unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengganguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Ø  Berdasarkan penyebab terjadinya

Berdasarkan penyebab terjadinya, pengangguran dikelompokkan menjadi 9 macam:

• Pengangguran friksional (frictional unemployment) adalah pengangguran karena pekerja menunggu pekerjaan yang lebih baik.
• Pengangguran struktural (Structural unemployment) adalah pengangguran yang disebabkan oleh penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja.
• Pengangguran teknologi (Technology unemployment) adalah pengangguran yang disebabkan perkembangan/pergantian teknologi. Perubahan ini dapat menyebabkan pekerja harus diganti untuk bisa menggunakan teknologi yang diterapkan.
• Pengangguran kiknikal adalah pengangguran yang disebabkan kemunduran ekonomi yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menampung semua pekerja yang ada. Contoh penyebabnya, karena adanya perusahaan lain sejenis yang beroperasi atau daya beli produk oleh masyarakat menurun.
• Pengangguran musiman adalah pengangguran akibat siklus ekonomi yang berfluktuasi karena pergantian musim. Umumnya pada bidang pertanian dan perikanan. Contohnya adalah para petani dan nelayan.
• Pengangguran setengah menganggur adalah pengangguran di saat pekerja yang hanya bekerja di bawah jam normal (sekitar 7-8 jam per hari).
• Pengangguran keahlian adalah pengangguran yang disebabkan karena tidak adanya lapangan kerja yang sesuai dengan bidang keahlian. Pengangguran jenis ini disebut juga pengangguran tidak kentara dikarenakan mempunyai aktivitas berdasarkan keahliannya tetapi tidak menerima uang. Contohnya adalah anak sekolah (siswa) atau mahasiswa. Mereka adalah ahli pencari ilmu, tetapi mereka tidak menghasilkan uang dan justru harus mengeluarkan uang atau biaya, misalnya harus membeli paket buku LKS atau membayar biaya kursus yang diselenggarakan oleh sekolahnya sendiri. Contoh lainnya adalah (misalnya) seorang pelatih pencak silat yang tidak meminta gaji dari organisasinya. Pengangguran tidak kentara ini, juga bisa disebut sebagai pengangguran terselubung.
• Pengangguran total adalah pengangguran yang benar-benar tidak mendapat pekerjaan, karena tidak adanya lapangan kerja atau tidak adanya peluang untuk menciptakan lapangan kerja.
• Pengangguran unik adalah pekerja yang menerima gaji secara rutin tanpa pemotongan, tetapi di tempat kerjanya hanya sering diisi dengan bercerita sesama pekerja karena minimnya pekerjaan yang harus dikerjakan. Hal ini disebabkan karena tempat kerjanya kelebihan tenaga kerja. Pengecualian untuk pegawai atau petugas pemadam kebakaran atau penanggulangan bencana alam. Pegawai atau petugas seperti demikian tenaganya harus disimpan dan dipersiapkan secara khusus jika ada pelatihan atau simulasi atau harus diterjunkan pada situasi sebenarnya.

v  Penyebab pengangguran

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial sehingga mengganggu proses pembangunan.

Akibat pengangguran

§  Bagi perekonomian negara

1. Penurunan pendapatan perkapita.
2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak.
3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
4. Dapat menambah hutang negara.

§  Bagi masyarakat

1. Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis.
2. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan, karena tidak digunakan apabila tidak bekerja.
3. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

Daftar negara menurut tingkat pengangguran

Ranking berdasarkan entitas	Entitas	Tingkat pengangguran (%)	Sumber / tanggal dari informasi
1	Andorra	0.00	perkiraan 1996.
1	Monako	0.00	2005
1	Pulau Norfolk (Australia)	0.00
4	Guernsey (Britania Raya)	0.90	Maret 2006 est.
5	Azerbaijan	1.20	perkiraan 2006 .
6	Islandia	1.30	perkiraan 2006 .
6	Liechtenstein	1.30	September 2002
8	Pulau Man (Britania Raya)	1.50	perkiraan Desember 2006
9	Belarus	1.60	2005
10	Vanuatu	1.70	1999
11	Kuba	1.90	perkiraan 2006 .
12	Gibraltar (Britania Raya)	2.00	perkiraan 2001 .
12	Kiribati	2.00	perkiraan 1992.
12	Vietnam	2.00	perkiraan 2006.
12	Papua Nugini	2.00	2004
16	Bermuda	2.10	perkiraan 2004.
16	Thailand	2.10	perkiraan 2006.
16	Kepulauan Faroe (Denmark)	2.10	2006
19	Jersey (Britania Raya)	2.20	perkiraan 2006.
19	Kuwait	2.20	perkiraan 2004.
21	Uni Emirat Arab	2.40	2001
21	Laos	2.40	perkiraan 2005.
23	Bangladesh	2.50	perkiraan 2006.
23	Bhutan	2.50	2004
23	Kamboja	2.50	perkiraan 2000.
26	Singapura	2.70	perkiraan 2006.
26	Ukraina	2.70	2006
28	Britania Raya	2.90	perkiraan 2006.
29	Uzbekistan	3.00	2006
30	Guatemala	3.20	perkiraan 2005.
30	Qatar	3.20	perkiraan 2006.
30	Meksiko	3.20	perkiraan 2006.
33	Korea Selatan	3.30	perkiraan Desember 2006 .
33	Mongolia	3.30	2005
33	Swiss	3.30	perkiraan 2006.
36	Malaysia	3.50	perkiraan 2006.
36	Norwegia	3.50	perkiraan 2006.
38	Kepulauan Virgin Britania Raya (Britania Raya)	3.60	1997
39	Lithuania	3.70	perkiraan 2006.
40	Denmark	3.80	perkiraan 2006.
41	Nikaragua	3.80	perkiraan 2006.
42	Selandia Baru	3.80	perkiraan 2006.
43	San Marino	3.80	2004
44	Kepulauan Mariana Utara (Amerika Serikat)	3.90	2001
45	Taiwan	3.90	perkiraan 2006.
46	Brunei Darussalam	4.00	2006
47	Jepang	4.10	perkiraan 2006.
48	Makau (RRC)	4.10	2005
49	Luksemburg	4.10	perkiraan 2006.
50	China	4.20	2005
51	Palau	4.20	perkiraan 2005.
52	Irlandia	4.30	perkiraan 2006.
53	Kepulauan Cayman (Britania Raya)	4.40	2004
54	Estonia	4.50	2006
55	Saint Kitts dan Nevis	4.50	1997
56	Amerika Serikat	4.80	perkiraan 2006.
57	Australia	4.90	perkiraan 2006.
58	Austria	4.90	perkiraan 2006.
59	Hong Kong (RRC)	4.90	perkiraan 2006.
60	Namibia	5.30	perkiraan 2006.
61	Siprus	5.50
62	Belanda	5.50	perkiraan 2006.
63	Siprus	5.60
64	Swedia	5.60	perkiraan 2006.
65	Nigeria	5.80	perkiraan 2006.
66	El Salvador	6.00	perkiraan 2006.
67	Montserrat (Britania Raya)	6.00	perkiraan 1998.
68	Romania	6.10	perkiraan 2006.
69	Kepulauan Virgin (Amerika Serikat)	6.20	2004
70	Kanada	6.40	perkiraan 2006.
71	Latvia	6.50	perkiraan Desember 2006.
72	Pakistan	6.50	perkiraan 2006.
73	Kosta Rika	6.60	perkiraan 2006.
74	Rusia	6.60	perkiraan 2006.
75	Italia	6.80	perkiraan 2006.
76	Malta	6.80	perkiraan 2005.
77	Aruba (Belanda)	6.90	perkiraan 2005 .
78	Finlandia	7.00	perkiraan 2006.
79	Trinidad dan Tobago	7.00	perkiraan 2006.
80	Jerman	7.10	perkiraan 2006.
81	Peru	7.20	perkiraan 2006.
82	Moldova	7.30	perkiraan 2005.
83	Armenia	7.40	perkiraan November 2006.
84	Kazakhstan	7.40	perkiraan 2006.
85	Hungaria	7.40	perkiraan 2006 .
86	Sri Lanka	7.60	perkiraan 2006.
87	Portugal	7.60	perkiraan 2006
88	Israel	7.60	perkiraan Januari 2007.
89	Fiji	7.60	1999
90	Maroko	7.70	perkiraan 2006 .
91	Bolivia	7.80	perkiraan 2006 .
92	India	7.80	perkiraan 2006 .
93	Chili	7.80	2006
94	Filipina	7.90	perkiraan 2006.
95	Anguilla (Britania Raya)	8.00	2002
96	Republik Afrika Tengah	8.00	perkiraan 2001 .
97	Belgia	8.10	perkiraan 2006.
98	Spanyol	8.10	perkiraan Oktober 2006.
99	Ceko	8.40	perkiraan 2006 .
—	Uni Eropa	8.50	perkiraan 2006 .
100	Perancis	8.70	perkiraan Desember 2006 .
101	Panama	8.80	perkiraan 2006.
102	Venezuela	8.90	perkiraan Oktober 2006 .
103	Yunani	9.20	perkiraan 2006 .
104	Greenland (Denmark)	9.30	perkiraan 2005 .
105	Belize	9.40	2006
106	Paraguay	9.40	perkiraan 2005.
107	Mauritius	9.40	perkiraan 2006 .
108	Suriname	9.50	2004
109	Brasil	9.60	perkiraan 2006 .
110	Bulgaria	9.60	perkiraan 2006 .
111	Slovenia	9.60	perkiraan 2006 .
112	Kepulauan Turks dan Caicos (Britania Raya)	10.00	perkiraan 1997.
113	Argentina	10.20	perkiraan kuartal ketiga, 2006 .
114	Turki	10.20	perkiraan 2006.
115	Slovakia	10.20	perkiraan 2006.
116	Myanmar	10.20	perkiraan 2006.
117	Bahama	10.20	perkiraan 2005 .
118	Mesir	10.30	perkiraan 2006.
119	Saint Pierre dan Miquelon (Perancis)	10.30	1999
120	Ekuador	10.60	perkiraan 2006.
121	Barbados	10.70	perkiraan 2003 .
122	Uruguay	10.80	perkiraan 2006.
123	Antigua dan Barbuda	11.00	perkiraan 2001 .
124	Kolombia	11.10	perkiraan 2006.
125	Jamaika	11.30	perkiraan 2006 .
126	Guam (Amerika Serikat)	11.40	perkiraan 2002 .
127	Polinesia Perancis (Perancis)	11.70	2005
128	Niue (Selandia Baru)	12.00	2001
129	Tajikistan	12.00	perkiraan 2004.
130	Puerto Riko (Amerika Serikat)	12.00	2002
131	Grenada	12.50	2000
132	Suriah	12.50	perkiraan 2005 .
133	Indonesia	12.50	perkiraan 2006 .
134	Georgia	12.60	perkiraan 2004.
135	Pantai Gading	13.00	1998
136	Arab Saudi	13.00	perkiraan 2004 .
137	Tonga	13.00	perkiraan Tahun anggaran 03/04 .
138	Kepulauan Cook (Selandia Baru)	13.10	2005
139	Albania	13.80	perkiraan September 2006 .
140	Tunisia	13.90	perkiraan 2006 .
141	Saint Helena (Britania Raya)	14.00	perkiraan 1998.
142	Mali	14.60	perkiraan 2001.
143	Polandia	14.90	perkiraan November 2006.
144	Bahrain	15.00	perkiraan 2005 .
145	Oman	15.00	perkiraan 2004 .
146	Iran	15.00	perkiraan 2007 .
147	Saint Vincent dan Grenadines	15.00	perkiraan 2001.
148	Wallis and Futuna (Perancis)	15.20	2003
149	Yordania	15.40	perkiraan 2006 .
150	Aljazair	15.70	perkiraan 2006.
151	Republik Dominika	16.00	perkiraan 2006.
152	Antillen Belanda (Belanda)	17.00	perkiraan 2002.
153	Kaledonia Baru (Perancis)	17.10	2004
154	Kroasia	17.20	perkiraan 2006 .
155	Kirgizstan	18.00	perkiraan 2004.
156	Sudan	18.70	perkiraan 2002 .
157	Komoro	20.00	perkiraan 1996 .
158	Ghana	20.00	perkiraan 1997.
159	Lebanon	20.00	perkiraan 2006.
160	Saint Lucia	20.00	perkiraan 2003.
161	Mauritania	20.00	perkiraan 2004.
162	Jalur Gaza	20.30	2005
163	Tepi Barat (Israel)	20.30	2005
164	Tanjung Verde	21.00	perkiraan 2000.
165	Gabon	21.00	perkiraan 1997.
166	Mozambik	21.00	perkiraan 1997.
167	Mikronesia	22.00	perkiraan 2000.
168	Dominika	23.00	perkiraan 2000
169	Botswana	23.80	2004
170	Irak	25.00	perkiraan 2005 .
171	Mayotte (Perancis)	25.40	2005
172	Afrika Selatan	25.50	perkiraan 2006.
173	Montenegro	27.70	2005
174	Honduras	27.90	perkiraan 2006.
175	Samoa Amerika (Amerika Serikat)	29.80	2005
176	Kamerun	30.00	perkiraan 2001.
177	Guinea Khatulistiwa	30.00	perkiraan 1998 .
178	Libya	30.00	perkiraan 2004 .
—	Bumi	30.00	perkiraan 2006.
179	Kepulauan Marshall	30.90	perkiraan 2000.
180	Serbia	31.60	perkiraan 2005 .
181	Yaman	35.00	perkiraan 2003.
182	Makedonia	36.00	perkiraan September 2006 .
183	Afganistan	40.00	perkiraan 2005 .
184	Swaziland	40.00	perkiraan 2006.
185	Kenya	40.00	perkiraan 2001.
186	Nepal	42.00	perkiraan 2004 .
187	Lesotho	45.00	2002
188	Bosnia and Herzegovina	45.50	perkiraan 31 Desember 2004 .
189	Senegal	48.00	perkiraan 2001 .
190	Djibouti	50.00	perkiraan 2004 .
191	Zambia	50.00	perkiraan 2000.
192	Timor Leste	50.00	perkiraan 2001
193	Kepulauan Cocos (Keeling) (Australia)	60.00	perkiraan 2000
194	Turkmenistan	60.00	perkiraan 2004
195	Zimbabwe	80.00	perkiraan 2005
196	Liberia	85.00	perkiraan 2003
197	Nauru	90.00	perkiraan 2004

Kebijakan-kebijakan pengangguran

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuh-kan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

ü  Cara mengatasi pengangguran struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah:

• Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja.
• Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan.
• Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan
• Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

ü  Cara mengatasi pengangguran friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:

• Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya.
• Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru.
• Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti home industry.
• Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya.
• Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

ü  Cara mengatasi pengangguran musiman

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut:

• Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain.
• Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

ü  Cara mengatasi pengangguran siklis

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:

• Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa.
• Meningkatkan daya beli masyarakat.

D. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

• Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
• Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya.
• Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.

Peta dunia memperlihatkan persentase manusia yang hidup di bawah batas kemiskinan nasional. Perhatikan bahwa garis batas ini sangat berbeda-beda menurut masing-masing negara, sehingga kita sulit membuat perbandingan.

·         Mengukur kemiskinan

Gambaran kemiskinan di Mumbai, India oleh Antônio Milena/ABr.

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari." Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001. Melihat pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi , nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region. Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin. Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut sebagai negara berkembang.

·         Kemiskinan dunia

Deklarasi Copenhagen menjelaskan kemiskinan absolut sebagai "sebuah kondisi yang dicirikan dengan kekurangan parah kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, rumah, pendidikan, dan informasi."

Bank Dunia menggambarkan "sangat miskin" sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari PPP$1 per hari, dan "miskin" dengan pendapatan kurang dari PPP$2 per hari. Berdasarkan standar tersebut, 21% dari penduduk dunia berada dalam keadaan "sangat miskin", dan lebih dari setengah penduduk dunia masih disebut "miskin", pada 2001.

·         Penyebab kemiskinan

Kemiskinan banyak dihubungkan dengan:

• penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.
• penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.
• penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.
• penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
• penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.

” HUBUNGAN ANTARA PENGANGGURAN SERTA KEMISKINAN SEBAGAI FAKTOR PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA ”

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang penting saat ini di Indonesia, sehingga menjadi suatu fokus perhatian bagi pemerintah Indonesia. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, khususnya Indonesia yang merupakan Negara berkembang. Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan, membuat banyak masyarakat Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada.

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk problem yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di Negara Negara berkembang masalah kemiskinan ini menuntut adanya upaya pemecahan masalah secara berencana ,terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat, upaya pemecahan kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan yang selama ini sedang di lakukan Istilah kemiskinan sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang asing dalam kehidupan kita, kemiskinan yang di maksud disini adalah kemiskinan ditinjau dari sisi material (ekonomi). Menurut Prof.Dr.Emil Salim yang di maksud dengan kemiskinan adalah merupakan suatu keadaan yang di lukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok . Atau dengan istilah lain kemiskinanitu merupakan ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga mengalami keresahan ,kesengsaraan atau kemelaratan dalam setiap langkah hidupnya.

 Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam upaya atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang relatif tidak terbatas dengan menggunakan sumber daya yang terbatas dan masingmasing sumber daya mempunyai alternatif penggunaan (opportunity cost). Sehingga masyarakat dapat menekan kebutuhannya dengan adanya faktor-faktor tertentu.

Secara garis besar ilmu ekonomi dapat dipisahkan menjadi dua yaitu a. Ilmu Ekonomi Makro Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Serta memperlajari adanya interaksi antara faktor-faktor atau variabel dalam perekonomian rumah tangga, pasar dan perusahaan.

Ilmu Ekonomi Mikro Ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan dan rumah tangga. Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan individuindividu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro. Serta bagaimana seorang produsen dapat berupaya memenuhi kebutuhan konsumen yang ada agar nantinya para produsen dapat memaksimalkan keuntungan.

Secara garis besar Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut :

a. Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut full employment (penuhnya tenaga kerja). Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan under employment atau terdapat pengangguran.

b. Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya jika mata uang meningkat maka terjadi deflasi.

c. Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.

Pengangguran yakni semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut.

Kemiskinan yaitu suatu keadaan dimana masyarakat mengalami kekurangan pendapatan sehingga sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Terdapat hubungan antara tingkat pengganguran yang ada dilingkungan masyarakt serta kemiskinan (akibat dari pengganguran) terhadap perekonomian makro di Indonesia. Dengan adanya kenaikan tingkat pengganguran dilingkungan masyarakt yang menyebabkan makin banyaknya kemiskinan memaksa pemerintah untuk melakukan beberapa kebijakan, guna mengurangi adanya tingkat pengganguran dan juga kemiskinan yang ada.

 Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro menjelaskan mengenai perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain: pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional. Sementara ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga. Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi yang disebabkan karena tidak singkronnya antara program sistem penggandaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Inflasi bukanlah masalah yang terlalu berarti jika keadaan tersebut diiringi oleh tersedianya komoditi yang diperlukan secara cukup dan ditimpali dengan naiknya tingkat pendapatan yang lebih besar. Biaya produksi untuk menghasilkan komoditi semakin tinggi yang menyebabkan harga jualnya menjadi relatif tinggi, disisi lain tingkat pendapatan masyarakat relatif tetap bahkan lebih kecil. Maka, barulah inflasi ini menjadi membahayakan jika berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Pengangguran terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur. Kemiskinan yakni keadaan dimana seseorag terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin. Riset menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Pengangguran Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Penyebab Masalah Pengangguran Dan Kemiskinan Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah lainnya. Dinegara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung, dimana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga sedikit dilakukan oleh lebih banyak orang. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar pendapatanrelatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, menghambat pembangunan dalam jangka panjang. Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan anggota keluarganya. Pengangguran di Indonesia terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selain itu juga karena efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja disebabkan antara lain; perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan dalam proses ekspor impor.

Upaya Pembebasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Merujuk pada berbagai konsepsi seperti dijelaskan di atas, maka pemberdayaan merupakan suatu sistem pembangunan yang berorientasi pada manusia, dengan mengedepankan azas partisipasi (participatory), jaringan kerja, kemandirian dan keadilan (equality) yang dalam prosesnya memberikan sesuatu kemudahan (akses) sehingga pada akhirnya dicapai kemajuan dan kemandirian. Proses pemberdayaan memerlukan tindakan aktif subyek untuk mengakui daya yang dimiliki obyek dengan memberinya kesempatan untuk mengembangkan diri sebelum akhirnya obyek akan beralih fungsi menjadi subyek yang baru. Karena proses tersebut didukung oleh faktor atau stimulus dari luar, maka subyek disebut sebagai faktor eksternal. Selain itu, faktor internal yang mementingkan tindakan aktif obyek atau masyarakat miskin sendiri juga merupakan prasyarat penting yang dapat mendukung proses pemberdayaan yang efektif. Proses pemberdayan dapat dilakukan secara individual maupun kelompok (kolektif). Tetapi karena proses ini merupakan proses wujud perubahan sosial atau status hirarkhi lain yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib’’ untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif (Freidmeann, 1993:3). Di dalam kelompok terjadi suatu dialogical encounter yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dengan mengenali kepentingan mereka bersama. Dalam pendekatannya, pemberdayaan terdapat antara lain dua aspek penting, yaitu partisipatif dan terdesentralisasi. Aspek partisipatif melibatkan masyarakat, khususnya kelompok sasaran dalam pengambilan keputusan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemanfaatan hasilhasilnya. Sedangkan aspek terdesentralisasi mementingkan penurunan wewenang pembuatan keputusan perencanaan dan pelaksana pembangunan kepada pemerintah desa yang terdekat dengan penduduk miskin. Penduduk miskinlah yang paling mengetahui usaha yang dapat mereka lakukan dan kebutuhan mana yang paling mendesak. Di samping itu pembentukan kelompok merupakan fase awal pemberdayaan. Artinya masyarakat miskin diberi kebebasan untuk membentuk dan beraktivitas dalam kelompok yang diinginkan. Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan secara umum dapat dipilah dalam 3 (tiga) kelompok , yaitu : Pertama, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi. Dalam kerangka kebijaksanaan ini pula termasuk penciptaan ketentraman suasana sosial dan politik, penciptaan iklim usaha dan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi makro yang berhati-hati, pengendalian pertumbuhan penduduk dan pelestarian lingkangan hidup. Kedua kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada peningkatan ekonomi kelompok sasaran. Kebijaksanaan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan, khususnya masyarakat berpendapat rendah. Ketiga kebijaksanaan khusus menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus. Kebijaksanaan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Upaya ini pada dasarnya mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsisten menjadi kehidupan pasar.

Program Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran Krisis ekonomi saat ini telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga pembangunan internasional seperti Bank Dunia dan lain-lain untuk berperan aktif

mengentaskan kemiskinan dan pengagguran rakyat melalui berbagai program baru seperti padat karya. Jaring pengaman sosial/JPS (Social Safety Net), proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan (Urban Poverty Crisis Alleviation), program untuk anak jalanan, dan masih banyak bantuan-bantuan dari pemerintah kepada rakyat, seperti BLT (bantuan langsung tunai) , BOS (bantuan operasional sekolah) yang dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, karena anak-anak Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan minimal 9 tahun yang biasanya dikenal sebagai wajib belajar 9 tahun. Koperasi banyak di dirikan oleh pemerintah di daerah-daerah dengan tujuan agar rakyat mampu membuat usaha mikro ataupun makro dilingkungan tempat tinggalnya. Selain itu program yang lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan JAMPERSAL (jaminan persalinan) diberbagai puskesmas dengan tujuan untuk memudahkan proses persalinan pada warga yang kurang mampu. Pemerintah juga memberlakukan program KB dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kepadatan penduduk di Indonesia. Dan masih banyak lainnya program yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi terutama mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah yang sulit untuk diberantas.

Kemiskinan itu pada hakikatnya berkaitan langsung dengan sistem kemasyrakatan secara menyeluruh. Dan bukan hanya ekonomi atau politik, social dan budaya. Sehingga penayangannya harus berlangsung secara menyweluruh dengan suatu strategi yang mengandung semua aspek dan perilaku kehidupan manusia bisa dimulai dengan resep ekonomi, kemudian di tunjang oleh tindakan social dan politik yang nyata. Namun demikian, dalam kenyataannya bahwa mengeluh memerangi kemiskinan seringkali menjadi suatu masalah perdebatan yang ada kaitannya dengan masalah tersebut, yaitu berkenaan dengan cara dan sasarannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A.  KESIMPULAN

Kesimpulan lain yang dapat dipetik dari masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Banyak program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian yakni mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran namun pada kenyataannya hasil yang dicapai tidak sesuai yang diharapkan.

2. Banyak pengangguran yang ada di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia yang menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia.

3. Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan.

4. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakatdan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran disuatu Negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan.

5. Kondisi kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini ditandai dengan rendahnya kualitas hidup penduduk, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya dan rendahnya mutu layanan kesehatan, gizi anak, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, perlu mendapat penanganan khusus dan terpadu dari pemerintah bersamasama dengan masyarakat.

6. Faktor penyebab kemiskinan ada dua, yaitu faktor alami dan faktor buatan. Selain kedua faktor tersebut ada faktor lain yang menimbulkan kemiskinan, yaitu:

a. Kurang tersedianya sarana yang dapat dipakai keluarga miskin secara layak.

b.Kurangnya dukungan pemerintah sehingga keluarga miskin tidak mendapatkan haknya atas pendidikan dan kesehatan yang layak.

c. Rendahnya minat masyarakat miskin untuk berjuang mencapai haknya .

d. Kurangnya dukungan pemerintah dalam memberikan keahlian.

e. Wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga sulit bagi pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah dengan perhatian yang sama.

f. Keberhasilan program menurunkan kemiskinan tidak akan tercapai tanpa adanya kerja-sama yang baik dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

B.  SARAN

Saran Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1.    Program pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebaiknya tidak dikerjakan oleh pemerintah sendiri, namun golongan yang mampu juga secara sukarela diharapkan dapat berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di negeri ini.

2.    Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan masyarakat . ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberi bantuan yang sifatnya sesaat.

3.    Pemerintah sebaiknya menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia .

4.    Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita dukung semua program pemerintah dengan sungguh-sungguh demi masa depan bangsa dan negara Indonesia terbebas dari kemiskinan.

5.    Marilah kita tingkatkan kepedulian dan kepekaan sosial untuk membantu saudara kita yang masih mengalami kemiskinan.

6.     Sebagai Mahasiswa hendaknya kita menganalisa masalah kemiskinan dari semua aspek.

7.     Bagi Pemerintah, hendaknya mengatasai dan memberi solusi dari masalah-masalah kemiskinan sehingga kemiskinan sedikit demi sedikit bisa diatasi.

8.    Bagi pembaca kami harapkan kritik dan saran konstruktif